Mengenal Ciri-Ciri “Negara Gagal”: Palestina

Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Dalam perkembangannya, negara sendiri diklasifikasi menjadi beberapa tipe dalam hal kestabilan ekonomi dan politik.

Robert Rotberg dalam papernya, Nation-State Failure: A Recurring Problem membagi negara-negara kedalam beberapa tipe, yakni:

1. Strong States. Negara yang dapat mengontrol teritorial dan penduduk mereka. Umumnya
   mereka memiliki GDP tinggi perkapita.
2. Weak States. Negara yang pada umumnya memiliki perbedaan etnis, religi, bahasa yang menjadi hambatan untuk menjadi negara yang kuat. Konflik biasanya terjadi secara terbuka, dan korupsi menjadi hal yang umun. Hukum tidak ditegakkan dan privatisasi institusi kesehatan dan pendidikan menjadi bukti nyata kegagalan negara tersebut. Contohnya adalah Irak, Belarus, Korea Utara, dan Libya.
3. Failed State. Negara yang sangat sukar mencapai targetnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Umumnya terdapat non-state actors yang berpengaruh dan membantu memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Keamanan nyaris menjadi hal yang tidak ada selain di kota-kota besar. Ekonomi tak berjalan, kualitas kesehatan buruk, dan sistem pendidikan terabaikan. Korupsi menjadi hal yang marak, dan diperparah oleh inflasi.
4. Collapsed States. Negara-negara gagal dengan situasi dimana tak ada pemerintahan sama sekali.

Salah satu negara yang bisa dijadikan contoh untuk studi negara gagal adalah Palestina. Hal ini berkaitan erat dengan korupsi akut dan rentetan konflik (nyaris) tanpa henti semenjak negara ini terbentuk. Artikel ini akan membahas bagaimana suatu negara dikatakan negara gagal.

Keberadaan Palestina sebagai suatu negara masih dipertanyakan, khususnya karena Palestina tidak memiliki kontrol terhadap teritorial yang dimilikinya. Palestina masih bisa dikatakan sebagai suatu negara karena memiliki pemerintahan yang terlegitimasi, dalam hal ini, Otoritas Palestina adalah pemerintahan sah dari pelestina. Palestina sendiri sudah diakui keberadaannya oleh seratus negara yang tersebar di Afrika, Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah.

Berikut ini adalah negara-negara yang mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara:

1. Afrika.
   Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape
   Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Republic of the Congo,
   Democratic Republic of the Congo, Djibouti,Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea,
   Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libya, Madagascar, Mali,
   Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda,
   Sao Tome dan Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South
   Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
2. America.
   Cuba, Guyana, Nicaragua, Suriname
3. Asia.
   Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, China (RRC),
   India, Indonesia, Kazakhstan, Korea Utara, Kirgistan, Laos, Malaysia, Maldives,
   Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan,
   Uzbekistan, Vietnam
4. Eropa.
   Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cyprus,
   Republik Czech, Georgia, Yunani, Hungaria, Malta, Moldova, Polandia, Rumania,
   Rusia, Serbia dan Montenegro, Turki, Ukraina, Vatikan.
5. Timur
   Tengah. Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Jordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar,
   Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yemen, Syria
6. Oceania.
   Vanuatu

Namun pada umumnya, Palestina masih diasingkan dari komunitas oleh negara-negara besar atau negara-negara yang termasuk strong states. Negara-negara besar seperti Amerika, Perancis, Jerman, dan Jepang belum mengakui keberadaan Palestina sebagai suatu negara. Hal ini berimplikasi dengan terisolasinya Palestina dari komunitas Internasional. Tidak semua situs internet di dunia ini mengakui Palestina sebagai suatu negara. Bahkan myspace.com, sebuah situs komunitas dunia cyber dikecam oleh sekelompok simpatisan Palestina karena tidak memasukkan Palestina sebagai negara.

Palestina bisa dikategorikan sebagai Failed States. Hal ini terlihat dari adanya non-state actors yang berpengaruh (sebelum pemilu palestina pasca kematian Arafat) pada penduduk Palestina seperti Hamas yang menjadi lebih berpengaruh pada kehidupan warga Palestina. Sangat kontras dengan elite dari PLO yang bermarkas di Tunisia. Bisa dikatakan, situasi ini tercipta karena kesalahan PLO sendiri yang tidak merasakan penderitaan warga Palestina.

Situasi anarkis dan pelecehan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada warga Palestina diilustrasikan oleh Joe Sacco dalam bukunya Palestine. Joe Sacco adalah seorang komikus yang lulus dari bidang kajian Jurnalisme dari Oregon yang sempat berkunjung ke Palestina pada 1991-1992.

Di buku ini digambarkan bahwa rakyat Palestina mengalami intimidasi dan pelecehan dari tentara-tentara Israel. Mungkin cukup Ironis, karena ternyata bangsa Yahudi ternyata mengulang kembali perbuatan yang sama dengan Hitler. Penyiksaan pada warga Palestina, penggunaan militer pada penduduk sipil dan interogasi yang immoral, semuanya seaakan mengulang kembali bagaimana suatu pihak menggunakan powernya untuk menyiksa minoritas yang dianggap sebagai ancaman.

Kegagalan Negara Palestina pada Masa Arafat

a. Perpecahan internal Palestina

Hamas dan PLO kerap tidak sejalan. Hal ini terlihat dengan banyaknya aksi-aksi Hamas yang membuat mereka terstigmatisasi sebagai teroris palestina. Hamas, adalah salah satu kelompok yang selama ini bertanggung jawab atas banyaknya jumlah bom bunuh diri yang memanaskan hubungan Isral-Palestina, contohnya adalah Serangan dua bom bunuh diri di Beersheba pada 1 September 2004.Pemimpin senior Hamas, Khaleed Meshaal mengkonfirmasikan bahwa kejadian tersebut merupakan tanggung jawab Hamas. Bahkan mereka mengancam akan terus meneror Israel. Hal tersebut sebetulnya menggambarkan ketidakharmonisan dan perpecahan yang terjadi di antara Hamas dan PLO.

PLO menekankan akan perjuangan diplomatik di panggung internasional, sedangkan Hamas bersifat anarkis akan perjuangan PLO di dunia internasional dan lebih memilih berjuang dengan gerakan Gerilya.

Perpecahan ini juga bisa menggambarkan konflik yang terjadi antara kelompok sekular dan religius. PLO merupakan badan yang sekuler, dan Hamas adaah Islam garis keras. Konflik intra-palestina ini juga dapat menjadi bukti adanya krisis legitimasi PLO.

b. Fenomena Kleptokrasi di Palestina

Terdapat indikator bahwa Palestina adalah failed state, salah satu yang jarang dibuka ke publik adalah korupsi yang dilakukan PLO. Sebelum kesepakatan Oslo, GDP per capita Tepi barat diperkirakan mencapai $3,500 dan di tepi Gaza sebesar $2,800. Namun angka tersebut menurun drastis setelah PLO menjadi badan berwenang yang mengurus pemerintahan Palestina. GDP per capita daerah tersebut hanya mencapai $1,300 dan 30% dari penduduk palestina hidup dengan kurang dari $2,10 per hari.

Terdapat indikasi bahwa Arafat menyalahgunakan jabatannya sebagai pemimpin Palestina. Pasca intifada, negara-negara Arab menyatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan sebesar 1 trilliun dollar kepada Palestina. Namun karena Arafat tidak ingin memberikan transparansi pengelolaan dana bantuan tersebut, negara Arab mengsuspensi bantuan tersebut.

Pada tahun 1997, Otoritas palestina mendapat bantuan mencapai $548,727,000 dari komunitas internasional dan sekitar 800 juta dollar dari pajak yang dikumpulkan Israel dari arab Palestina. Pada laporan keuangan di akhir 1997, tercatat sekitar 323 juta dollar lenyap, 40% dari total uang tersebut hilang, tak diketahui keberadaannya. Ada pendapat bahwa Arafat memperkaya dirinya melalui dana bantuan tersebut.

Tentu saja hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor enggannya komunitas arab mengucurkan dana bantuan kepada Palestina. Praktek korupsi yang dilakukan Arafat sama sekali tidak bisa dibenarkan. Pada tahun 1998, Arafat juga menyalahgunakan dana bantuan pemberian Uni Eropa sebesar 20 juta dollar  yang diperuntukkan untuk membangun rumah di tepi Gaza bagi penduduk Palestina. Dana tersebut malah digunakan oleh Arafat untuk membangun apartmen mewah bagi para pendukung-pendukung kaya Yasser Arafat.

Bisa dikatakan, Palestina (masih) menjadi negara gagal dan mungkin akan terus menerus menjadi negara gagal karena tidak lain faktor internal mereka. Terdapat perebutan kekuasaan yang terlalu parah dan terlalu akut dalam diri Palestina. Satu hal yang pasti, kasus Palestina terlalu ironis. Konflik dan perang saudara, kehancuran ekonomi, rasisme, pelanggaran HAM, membuat saya jadi malas mengkaji Timur Tengah.

Moga-moga pihak-pihak yang bertikai di Timor Leste, bisa mempelajari sesuatu dari kasus Palestina. Perebutan kekuasaan dan korupsi akut akan merugikan diri sendiri dan menambah penderitaan rakyat kecil.

Referensi:
Palestine Fact
Global Policy

Popularity: 21% [?]

Related posts

• Dibalik Politik Luar Negeri Rusia: Liberalis, Teknokrat, Siloviki Dalam Kremlin (22)
• What is Complex Interdependence? (3)
• Tarik Ulur Six Party Talks (0)
• Shinzo Abe Mengundurkan Diri | Abe Resigns (0)
• RUU Kebahasaan dan Xenofobia (0)
• Revisionisme dan Nasionalisme (0)
• Petropolitik dan Dewan Keamanan PBB (0)