Saya membaca artikel yang ditulis Ivan beberapa saat yang lalu mengenai nilai uang pangkal sekolah yang sudah mendekati nilai absurd, kemarin saya juga melihat tulisan Evan mengenai betapa menyedihkannya pemerintah negara kita, tidak mau memberikan prioritas lebih pada pendidikan untuk kepentingan jangka panjang.
Pada semester 7 kemarin, saya mendapatkan sebuah mata kuliah bernama “Ekonomi Politik Pembangunan” (biasa disingkat EPP), sebuah mata kuliah yang diberikan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai teori dan kebijakan pembangunan.
Mungkin tidak ada salahnya saya membagi ilmu yang saya pelajari kemarin kalau anda ingin melihat situasi ini melalui pendekatan teoritis.
Ekonomi Politik Pembangunan: Tiga Komponen Negara
Saya masih ingat salah satu penjelasan sang dosen saat menerangkan kenapa pendidikan Indonesia mahal sekali. Dalam studi ekonomi pembangunan, kita menemukan konsep bahwa di dalam negara ada tiga komponen: pemerintah, swasta, dan pasar. (Bagi yang lebih mengerti, silahkan mengkoreksi, karena saya lupa-lupa ingat, maklum, pelajaran 6 bulan yang lalu)
Pada dasarnya ketiga komponen ini secara ideal berjalan bersama-sama dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah memberikan regulasi, subsidi, dll. Swasta menjadi menjadi tulang punggung perekonomian, menyediakan layanan, komoditas, jasa, dll. Pasar, tentu saja, adalah kita, masyarakat pada umumnya.
Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika salah satu dari komponen tersebut tidak jalan. Kalau pemerintah tidak jalan, maka yang tersisa adalah swasta dan pasar, berpotensi mengakibatkan monopoli. Atau bayangkan skenario dimana hanya ada pemerintah dan pasar tanpa swasta, seperti negara-negara sosialis, masyarakat hanya dapat membeli jasa dan barang-barang dari pemerintah.
Pendidikan Sebagai Industri dan Komoditi
Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Jika kita mengikuti logika segitiga ini, maka kondisinya adalah, pemerintah gagal memenuhi perannya, sehingga yang tersisa adalah swasta dan pasar. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai industri atau komoditi. Mungkin sudah saatnya memandang pendidikan sudah berada pada kategori yang sama seperti cabe merah, bawang, telur, BBM, dll..
“Industri pendidikan” adalah istilah yang ironis karena pada dasarnya pendidikan tidak boleh dijadikan industri. Kenapa demikian? Tentu saja karena faktor supply dan demand. Masyarakat mengetahui pendidikan sangat penting, karena itu demand-nya tinggi, demand yang tinggi ini dibarengi dengan supply yang sedikit, disini kita bisa berasumsi, bahwa jumlah sekolah yang mau menampung masyarakat lebih sedikit daripada jumlah masyarakat itu sendiri, sehingga mereka bisa menaikkan harga.
Ilustrasinya bisa kita temukan sehari-hari. Institusi pendidikan di Indonesia dewasa ini, entah kenapa dengan sangat percaya diri mematok harga uang sekolah dan uang pangkal yang amat sangat tinggi. Saya ingat dulu sewaktu masuk HI Unpar, uang pangkalnya sekitar 10 juta, uang kuliah dan pembangunan per semester seharga 1.5 juta, dan naik 10% per tahun. Sekarang sewaktu saya semester 8, uang pembangunan tampakanya sudah naik 40% (akumulatif) semenjak tahun 2004, saat saya masuk. Saya tidak bisa membayangkan angkatan baru deh.
Mungkin karena saya dari golongan menengah, seberat apapun biaya pendidikan, setidaknya bisa ditutupi oleh orang tua. Tapi bagaimana dengan golongan menengah kebawah? Golongan orang-orang yang buat makan sehari saja sulit. Di momen dimana industri jadi pendidikan, yang ada adalah ketidakadilan, itu sebabnya hal ini jadi tidak benar.
Pendidikan Mahal, Kenapa Gaji Elit Politik Tinggi?
Apakah impian pendidikan gratis/murah hanya akan menjadi wacana abadi? Kenapakah pemerintah dan DPR tidak bisa menurunkan gaji elit politiknya dan memberikan subsidi lebih untuk pendidikan? Saya miris sekali saat membaca DPR yang digaji sekitar 700 juta per tahun, walau mereka mungkin tidak pernah memperjuangkan aspirasi kita, dan bisanya cuma tidur pas sidang.
Evan mengatakan, yang dibutuhkan penduduk negeri ini bukanlah pemimpin yang berpikiran jangka pendek, tapi orang yang memiliki visi untuk negeri ini 50 tahun lagi, ya saya setuju, tapi sayangnya, itu tampaknya mustahil, atau seperti mencari jarum dalam jerami.
Menurut saya, pemimpin seperti itu hanya bisa lahir dari kalangan muda yang pernah ditindas sistem ini, sehingga menginginkan perubahan. Tapi sayangnya, banyak orang muda yang bersifat apatis dan apolitik.
Kenapa? Tentu saja karena sistem. Sistem perpolitikan Indonesia pada dasarnya feodal, dan memperhitungkan faktor senioritas. Tidak heran banyak yang kesulitan bisa mendapatkan kekuatan politik tanpa memperhitungakan kekuatan politik lokal.
Dan jika saya ditanya, apakah saya apolitik? Ya, saya tidak terlalu berminat masuk dalam sistem.
Kenapa demikian? Tentu saja karena menurut saya, saya hanya sebuah roda dalam sebuah sistem yang telah berjalan selama 60 tahun, jika roda itu berputar tidak sama dengan roda-roda lain, maka saya akan dianggap pengkhianat. Kedengarannya memalukan, tapi itulah persepsi saya terhadap pemerintah, mereka tidak mau berubah, dan tidak akan berubah. Saya tidak cukup signifikan untuk merubah negara ini.
Ada istilah, sebelum merubah orang lain, rubahlah diri sendiri. Ya, itu yang saya lakukan, saya mencoba berpikir dan melihat masalah dari perspektif lain, tapi bagaimana kalau orang lain tidak berubah? Mungkin lebih baik kita tinggalkan mereka agar kita tidak merasa frustasi karena usaha kita seakan jalan ditempat? Ironinya adalah, ada yang menginginkan perubahan, namun sistem tak menanggapi perubahan tersebut.
Jika kita membahas mengenai karakteristik pemerintah, maka tentu saja kita bisa mengambil pengaruh dominasi kultur pada sifat elit politik (sebuah pandangan yang katanya etnosentris dan cenderung rasis, namun tidak bisa disepelekan).
Berbicara mengenai ironi pendidikan tak akan habis dan hanya akan membuat sakit hati, tapi sebenarnya, apakah yang harus dilakukan? Benarkah pemerintah tidak mampu memberikan pendidikan murah? Jika iya, kenapa kabupaten Muba dan Jembrana bisa? Ini tidak mampu, atau tidak mau?
ahaha jadi inget ni pelajaran hari sabtu pagi jam 7 pula..
Untuk sebuah model yang ideal bagi pembangunan. State, Society dan Market harus seimbang . dan memang yang terjadi saat ini di Indonesia adalah State lemah sedangkan Market,dan Society kuat sehingga terjadi marginalisasi.
Segitiga State,market dan Society ini diikat oleh suatu Sosio Cultural. Sehingga suatu kebudayaan,tradisi dan kebiasaan merupakan aspek dasar yang pasti ada di 3 hal krusial itu..Jadi kalau mau disederhanakan,bener kata elo.Merubah kebiasaan buruk diri sendiri yang sudah mengakar.Setidaknya beliau-beliau yang sudah menjadikan pendidikan sebagai suatu komoditi mampu kembali MERASAKAN MALU. Mungkin itu satu langkah awal yang bisa memurahkan kembali pendidikan,dan membebaskan pendidikan dari upaya-upaya yang jalan di tempat,mungkin.
Nah,merubah kebiasaan ,,itu lain lagi ceritanya..SUsyeeeh hehe
sebuah analisa yang sangat menarik tentang kondisi bangsa kita ini. apalagi sampai diperkuat dengan teori segitiga state, society, dan market pula..
tapi mo nanya nih.. apa parameter kita bisa mengatakan bahwa state lemah tau kuat? apakah itu maksudnya kondisi state secara fundamental atau besar/kecilnya intervensi state terhadap kedua faktor lainnya? misalnya, bagaimana apabila state sedemikian kuatnya sehingga menghalangi perkembangan market dan society? sebenernya saya agak bingung dengan batasan kuat dan lemah..
Mengenai negara kuat, negara lemah, dll, pernah gw bahas sekilas di postingan ini, walau kalau gw inget2 lagi, kayanya gw belum pernah diajar secara spesifik mengenai konsep negara lemah, gagal, kuat dst.
Pada dasarnya, suatu negara bisa dikatakan kuat kalau dia bisa memenuhi hak2 dasar warga negaranya. negara lemah tentu saja, negara yang kapasitasnya terbatas dan susah memenuhi kebetuhan penduduknya, seperti pendidikan, sanitasi, dll.
Negara lemah identik dengan negara yang penuh dengan kekacauan, demonstrasi, ketidakpuasan, dll.
ngomong2 definisi “peran negara menguat” pada segitiga ini dan “negara kuat” kayanya agak berbeda deh.
Di negara yang kuat, belum tentu perannya amat sangat kuat dalam segitiga itu, mungkin justru perannya proporsional karena dia bisa membuat iklim yang kondusif untuk swasta dan market. Tapi bila peran negara terlalu besar… yang ada yah itu, kita melirik uni soviet saja, semua sumber2 ekonomi dikontrol, ga ada investasi yang masuk.
tapi sekali lagi, gw hanya mengerti konsep ekonomi pembangunan secara dasar, mungkin ada pembaca lain yang lebih ahli bisa memperjelas andaikan artikel ini masih membingungkan?
wow nice article
eh gue geli banget waktu nonton perayaan 100 tahun kebangkitan nasional pas juara-juara olimpiade astronomi, matematika, fisika, kimia, dll mewakili generasi muda Indonesia membawa api yang diserahkan pak SBY untuk dinyalakan di obor api raksasa menandakan semangat generasi muda Indonesia dalam berprestasi.
gelinya gini, giliran mereka menang jadi juara dan membuat harum Indonesia dibaik-baikin, tapi giliran mereka menjalani proses supaya jadi juara Olimpiade, kemana aja pemerintah? mau enaknya doang nih ya, sebel gue liatnya, giliran udah jadi juara aja langsung deh diklaim sebagai ini itu, eh emang elo berjasa ya atas kemenangan mereka?! bahkan sekolah pun, mereka harus mengeluarkan biaya mahal! geli aja liat kelakuan pemerintah yang seolah-olah telah berjasa mengantarkan kemenangan para juara Olimpiade tersebut. padahal mereka menang berkat dukungan ortu, pelatih, guru, sodara dan pihak yang mendukung kesuksesan mereka.
eh maaf jadi marah-marah, maklum lagi tanggung bulan
hohoho gw setuju ama yonna, gw juga geli kok ngeliat sikap pemerintah yang kaya gitu, result oriented abis, tapi ga mau kasih bantuan pas proses.
Intinya sekali lagi, jangan ngarepin pemerintah, teori ini memberikan approach alternatif bahwa jika pemerintah negara sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya, justru ini harus kita lihat sebagai kans untuk bersikap mandiri dan bersikap “minta bantuan pemerintah terakhir aja deh”
@yonna and calvin:
hehehe.. ngomongin olimpiade nih jadinya.. hmmm.. gua mo agak-agak menetralisasi, boleh ya? hehe.. gini, menurut pengalaman saya, pemerintah tidak segitu gak perhatiannya kok ama proses pematangan tim olimpiade Indonesia.. kebetulan saya pernah masuk dalam tim itu 2 kali (walaupun saya masih kurang berkualitas untuk dikirim ke luar negeri). hehehe.. nah, pelatihan dan karantinanya diurus dengan cukup baik kok. segala kebutuhan kita dibayar oleh pemerintah. dari makanan, transportasi, dan segalanya. fasilitasnya sangat memadai. bahkan kita diberikan uang saku. dan uang itu jumlahnya tidak sedikit lho.. saya tidak mengeluarkan duit sepeser pun selama pelatihan tapi pulang dari pelatihan saya bisa membawa uang jutaan rupiah.
hehe.. jadi gak bisa segitunya juga pemerintah dianggap tidak memiliki andil dalam kesuksesan mereka. hehe.. cukup lahh.. tapi emang masih kurang dibandingin negara-negara lain. apalagi kalo ngeliat bahwa Indonesia tuh lumayan langganan dapet medali emas di olimpiade komputer dan olimpiade fisika.. jadi secara dana, sebenarnya udah ada kok perhatiannya dikittt.. hehe..
nah, tapi masih ada yang agak menyedihkan.. yaitu penghargaan terhadap mereka-mereka yang udah berprestasi di olimpiade tersebut. sebenarnya pemberian hadiah di hari kebangkitan kemaren sudah merupakan kemajuan yang SANGAT signifikan. dulu, pemenang medali emas olimpiade komputer ada yang nganggur karena tidak diterima kuliah di Indonesia padahal dia langsung diterima tanpa tes oleh NTU Singapore karena medali emasnya itu. dan dia gak diterima ama Indonesia bukan karena dia bodoh.. tapi karena seluruh waktunya HABIS buat persiapan olimpiade ampe-ampe dia gak bisa ikut SPMB. tapi makin kesini segalanya makin baik kok.. banyak penghargaan dalam berbagai bentuk yang mulai diterima oleh para ‘atlet2′ olimpiade sains.. buktinya saya juga bisa kecipratan dengan bisa masuk ITB dengan referensi khusus lho. huehehehe..
jadi, mari kita dukung pemerintah kita terus ya.. kasi kritik dan saran yang baik.. hehehe.. oke yonna? oke calvin? mereka gak jahat kok. mereka cuman agak sedikit (sangat) kurang peka. mari dukung terus perubahan yang mulai mereka lakukan.. huehehehe..
@Michael
oke deh, saya keki aja, toh saya pernah baca curhatan salah satu peserta olimpiade yang merasa kurang ini-itu, artinya kurang didukung gitu.
yah, they’re not bad guys
*takut dituduh melontarkan kata2 subversif
btw bel, kata2 terakhir loe tuh udah HI-banget deh! hahaha.
@yonna:
hmm.. wajar aja sih kalo mrk curhat ini-itu.. kan peran pemerintah seperti yang saya bilang juga belum maksimal.. tapi bukan berarti gak ada.. hehe. mungkin sang pencurhat berharap lebih kali ya.. ya tiap orang kan beda-beda. hehe.. tapi yang pasti, pemerintah emang seharusnya bisa memberi lebih.. tapi mungkin belum aja..
@calvin:
kata-kata terakhir gua HI banget?? hahahahaha.. baguslah.. gua anggap itu sebagai pujian.. daripada gua dianggap manusia dengan tempelan “TEKNIK KIMIA” di jidat gw.. hehe..
Sebagai orang tua dari 2 anak, memang harga/ongkos menyekolahkan anak di Indonesia, khususnya di Jakarta sudah semakin tidak realistis.. dimana privatisasi di sektor pendidikan adalah sebuah kesalahan besar.. pemerintah mesti sadar bahwa pendidikan adalah ujung tombak..
Investing in human capital is essential to ensure a continuous sustainability of a nation..
Gosh, I wish the really knew about it.. rather than just rhetoric.
Salam hangat dari afrika barat.
eh, ini mas luigi yang lagi ikut peacekeeping ya di liberia?
terima kasih atas komennya mas, dan ya, andaikan pemerintah bisa buka mata: pendidikan adalah paling penting. Kelompok menengah mungkin bisa tahan, tapi bagiamana yang dibawah?
Mengerikan, dan ironisnya, pasti ada anak2 elit politik sekolahnya di sekolah2 luar negeri atau internasional, dan itu dibayar dari pajak orang2 yang kesulitan bayar uang sekolah.
oh ya, bagaimana keadaan di liberia? apakah sama saja dengan indonesia dalam kebijakan pendidikan?
Iyah nih.. di Liberia.. meski serupa tapi tak sama. Secara kasat mata kita masih jauh lebih baik dari kampret2 di negeri si bau kelek disini.. hanya saja–> masak sih kita menyamakan/membandingkan dengan contoh kasus yang lebih parah?
(malu dong!)
Politisi, buat saya dan bagi banyak pribadi dari kawan2 peacekeepers disini yang datang dari banyak negara, memang dipandang masihsangat ego-centrik dengan agenda partai yang diwakilinya. Dengan menjual janji2 manis (kemudian menjadi janji busuk – lepas menjabat).. namun demikian tetep ada pengecualian – kita gak boleh mengeneralisir semuanya.
Rather than bitching around with endless complaints, let’s just stab ourselves with this: “Ask not what your country can do for you, rather than ask what YOU can do to your country..”
Hugs and warm regards from West Africa ;D
ah terima kasih atas informasinya, saya harap mas luigi juga sekali2 membandingkan kondisi liberia dan indonesia… yaaah, setidaknya bisa menghentikan komplain tiada henti dari orang2 yang bisanya cuma bersikap apatis, dan lupa bahwa situasi negara kita masih cukup baik, terlepas dari kekurangan yang ada.