The cliches of Military Transparency in United Nations
During class of diplomacy in practice, military transparency was the assigned topic to the first Comittee. I read the documents here and there with headache. If you are concerned with issue of transparency you might want to read this article. It’s surprising how low the participation of military transparency in United Nations is
Basically, we have premise that all countries are committed for transparency because they are after all, member of General Assembly and have adopted Resolution 35/142 in 12 December 1980 which recommended transparency in armaments and military equipments comprehensively.
Since the resolution was issued and adopted, transparency agenda has been permanent agenda in each GA’s sessions. Since we talk about, well, General Assembly, it’s natural to ask, is there any implication because this is basically a non-binding resolution?
Yes, there is. Since the resolution was adopted, the states who are members GA were given mandates to submit annual report toward United Nations annually, and it will be reported by Secretary General. Also, as I mentioned before, this agenda always appears in each GA’s sessions. During 1980-1990s the participation was lowest, only 30 countries submitted reports, and the highest was 82. The number is far from UN’s total members: 192.
If you are studying in United Nations or transparency issues you might want to check out the published documents “Report of the Secretary- General “on objective information on military matters, including transparency of military expenditures” which indexes all military armaments data from its member states. In 2007, its document number was (A/62/158), also with two addendums (apparently, China was late, and they only submitted two columns of “report”.)
Even if you are just skimming the documents, you will be quickly noticed that almost all countries vaguely transparants. Many submitted half-heartedly and vaguely comprehensive. America themselves only giving rough copy of their military budget in this PDF-ed document. Sounds inorganized? Perhaps because military transparency means exposing your state military power. It’s highly sensitive issue.
In my last diplomacy in practice, nobody actually awared about this document. Since I was assigned as DPRK I could lie and keep restating if we were transparent enough by submitting annual reports to UN. Since nobody bothered to check out the document, nobody bothered to attack my delegation. Nice!
If you are participating in some United Nations simulations, and you want to attack other non-transparent delegations, use this document. It is your ultimate weapon to gain attention because most of people pretty oblivious about this. If you are positioned unfortunately to one of these non-transparent states, never tell anyone about this document.
References:
- United Nations Disarmament Comitte Official Site (One of the most complete documantaries site, but it’s somehow confusing. The document I used was located here)
- Reaching Critical Will (This site is faster on updating official speeches by the executives, very useful for your essays and papers)
_____________
Pada acara praktik diplomasi yang lalu, isu transparansi adalah salah satu topik yang menjadi pembahasan dalam komite pertama. Saya mempelajari dokumen-dokumen yang ada dengan cukup… sakit kepala. Bagi yang sedang mempelajari transparansi mungkin mau membaca artikel ini, karena akan membahas betapa rendahnya partisipasi negara-negara anggota PBB dalam transparansi senjata militer.
Pada dasarnya, semua negara di dunia ini bisa mengaku telah berkomitmen menyetujui transparansi karena mereka merupakan anggota dari majelis umum dan telah mengadopsi resolusi 35/142 pada 12 Desember 1980 yang memberikan rekomendasi bagi transparansi persenjataan dan peralatan militer negara secara komperhensif.
Semenjak keluarnya resolusi ini, agenda transparansi menjadi agenda tetap di pertemuan majelis umum, dan yah, karena ini majelis umum, sudah pasti muncul pertanyaan, apakah ada efeknya?
Untungnya ada, setidaknya semenjak resolusi ini diadopsi, anggota-anggota PBB yang tergabung di majelis umum diberikan mandat untuk memberikan laporan tahunan mengenai militernya tiap tahun dan dilaporkan oleh sekretaris jendral. Agenda mengenai transparansi selalu menjadi agenda yang masuk ke sidang majelis umum. Pada tahun 1980-1990an, partisipasi negara yang melaporkan kurang dari 30, dan paling tinggi adalah 82, sangat jauh dari jumlah anggota PBB yang sekarang berjumlah 192 negara.
Jika anda suka mengkaji dan mengkritisi PBB atau isu keamanan yang berkutat di transparansi, ada baiknya melihat dokumen-dokumen yang sudah dipublikasikan.
Report of the Secretary- General “on objective information on military matters, including transparency of military expenditures” adalah dokumen yang berisi data semua negara yang melaporkan. Pada tahun 2007, nomor dokumennya adalah (A/62/158), dengan dua addendum.
Jika anda membuka dokumen tersebut, anda akan melihat betapa lemahnya keinginan tiap negara untuk transparansi. Tidak semua negara mengirimkan laporan mereka ke PBB, dan ada beberapa negara yang hanya mengisi laporan mereka dengan satu kolom, seperti China. Beberapa bahkan hanya memberikan fotokopian yang discan ulang seperti Amerika. Rasanya agak terdengar aneh dan kurang terstruktur. Mungkin wajar, karena transparasi dalam anggaran militer dan persenjataan merupakan hal yang sensitif. Tidak semua negara mau kapasitas militernya diketahui.
Pada praktik diplomasi yang lalu, nyaris tidak ada peserta yang ngeh akan keberadaan dokumen ini. Saya sebagai delegasi Korea Utara bisa terus menerus mengatakan kami transparan dengan memberikan laporan tiap tahunnya ke PBB. Tapi sepengetahuan saya, DPRK tidak pernah memberikan laporan ke PBB, karena tidak ada yang tahu, jadi tidak masalah >=).
Isu transpransi merupakan isu yang paling sering dibicarakan dewasa ini mengingat meningkatnya anggaran militer tiap negara di dunia. Pada tahun 2006 saja, anggaran militer negara mencapai 1204 triliun dollar, naik 3,5% dari anggaran pada tahun 2005.
Jika anda kebetulan mendapat kesempatan untuk berdiplomasi di sidang simulasi dengan isu ini, cek-lah dokumen ini untuk menyerang negara lain. Kalau seandainya anda sedang sial dan mendapat negara yang tak transparan, jangan beritahu keberadaan dokumen ini, karena akan merugikan anda.
Referensi:
- United Nations Disarmament Comitte Official Site (Sumber lengkap mengenai dokumen resmi, tapi tidak kalah membingungkan dalam hal navigasi, yang kemarin saya pakai mengenai transparansi adalah dari sini)
- Reaching Critical Will (Situs yang lebih up-to-date dalam memberikan dokumen-dokumen speech official, lebih cepat daripada situs Un.org)
Popularity: 10% [?]
Tags: Prakdip, transparency, United NationsRelated posts
Subscribe to this blog's RSS feed
Bazaar Emisi Karbon
Seperti yang kita ketahui, saat ini di Bali sedang ada konferensi perubahan iklim. Banyak pihak yang skeptis dengan pertemuan ini, walau seperti yang ditulis verdinand, setidaknya konferensi ini potensial bisa meraup devisa sebesar $36,7 juta/ Rp 345 miliar bagi Indonesia.
Kebetulan tadi saya baru saja selesai mata kuliah mengenai NGO (Non-Governmental Organization) and Civil Society Empowerment, [...]
Popularity: 8% [?]
Praktik Diplomasi (bag 1)
Di jurusan hubungan internasional Unpar, terdapat mata kuliah unik yang (katanya) belum ada di universitas manapun yakni Praktik Diplomasi/Diplomacy in Practice. Pada dasarnya mata kuliah ini adalah simulasi diplomasi konferensi yang dilakukan para diplomat dalam pertemuan-pertemuan multilateral.
Mata kuliah ini dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah sidang UTS dan sidang UAS. Sidang UTS adalah sidang yang [...]
Popularity: 13% [?]
